Kebakaran hutan besar yang melanda Los Angeles pada Januari 2025 menyebabkan kerugian masif senilai USD 20 miliar. Kejadian ini mendorong beberapa perusahaan asuransi membatalkan polis asuransi secara sepihak, menimbulkan kekhawatiran dan protes dari masyarakat yang kehilangan perlindungan justru saat mereka membutuhkannya. Dalam konteks hukum asuransi, tindakan ini mencuatkan persoalan krusial tentang keabsahan pembatalan polis sepihak dan bagaimana regulasi hukum di California dan Indonesia menjamin hak tertanggung dalam menghadapi kondisi darurat seperti ini.
Implikasi hukum pembatalan polis secara sepihak pasca kebakaran Los Angeles terhadap hak tertanggung sangat jelas terlihat dalam kasus ini. Dalam hukum asuransi, polis merupakan kontrak antara tertanggung dan penanggung yang mengandung kewajiban saling mengikat. Pembatalan secara sepihak, apalagi tanpa pemberitahuan atau kesepakatan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik. Di California, meskipun CIC mengizinkan pembatalan dalam kondisi tertentu, perusahaan asuransi tetap wajib memberi pemberitahuan 30 hari sebelumnya dan harus mengembalikan premi yang telah dibayar. Namun, saat kebakaran terjadi, sejumlah perusahaan justru menarik perlindungan bahkan sebelum bencana dimulai, tidak mengembalikan premi, dan menghindari kewajiban ganti rugi kepada korban.
Akibatnya, tertanggung kehilangan hak perlindungan terhadap risiko yang dijamin dalam polis, dan harus menanggung seluruh kerugian sendiri. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan CIC dan menjadi sorotan publik hingga memicu reaksi dari California Department of Insurance (CDI), yang akhirnya mengeluarkan moratorium satu tahun terhadap pembatalan polis di area terdampak. Implikasi hukumnya sangat berat, karena menciptakan ketimpangan hubungan hukum dan mengakibatkan kerugian besar bagi tertanggung yang telah membayar premi secara rutin namun tidak menerima manfaat sebagaimana dijanjikan.
Dalam hal perbandingan regulasi antara hukum asuransi di California dan Indonesia, terdapat sejumlah kesamaan mendasar tetapi juga perbedaan penting. Di California, sistem hukum asuransi diatur oleh CIC dan dijalankan secara tegas oleh CDI. Regulasi mengatur batasan dan prosedur ketat terkait pembatalan polis. Misalnya, polis tidak boleh dibatalkan tanpa pemberitahuan dan perusahaan wajib mencantumkan alasan yang sah secara tertulis. Bahkan dalam kondisi force majeure sekalipun, seperti kebakaran besar, perusahaan tidak dibenarkan bertindak sepihak di luar prosedur.
Di Indonesia, pembatalan polis juga tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa dasar yang sah. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 251 KUHD yang menyatakan bahwa pembatalan pertanggungan asuransi harus melalui kesepakatan kedua belah pihak atau melalui proses pengadilan. UU No. 40 Tahun 2014 juga mengatur secara jelas bahwa tertanggung memiliki hak atas informasi yang akurat dan perlindungan hukum atas klaimnya. Pembatalan dapat dilakukan hanya jika terbukti ada pelanggaran prinsip itikad baik oleh tertanggung, seperti menyampaikan informasi tidak benar, tetapi bukti harus sah dan dibuktikan secara hukum.
Contoh kasus di Indonesia seperti pembatalan sepihak oleh Prudential dan Manulife menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memihak tertanggung jika tidak terdapat alasan sah atau prosedur yang benar dalam pembatalan. Hal ini memperkuat posisi bahwa secara prinsip hukum, baik di California maupun Indonesia, perlindungan terhadap tertanggung adalah prioritas dan pembatalan sepihak bukan merupakan praktik yang dibenarkan.
Adapun langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh tertanggung, baik di California maupun Indonesia, telah diatur dalam kerangka hukum masing-masing. Di California, tertanggung dapat mengajukan pengaduan ke CDI sebagai otoritas pengawas, yang kemudian akan melakukan penyelidikan terhadap perusahaan asuransi. Selain itu, tertanggung juga dapat menggugat perusahaan asuransi secara perdata jika merasa dirugikan. CDI bahkan diberi wewenang untuk mengeluarkan moratorium dan rekomendasi legislatif sebagai respons terhadap kasus besar seperti kebakaran Los Angeles. Legislator California juga tengah merancang regulasi tambahan untuk mempercepat proses klaim dan memperkuat kapasitas pembayaran klaim.
Sementara itu, di Indonesia, upaya hukum bagi tertanggung bersifat preventif maupun represif. Secara preventif, tertanggung harus memastikan bahwa polis memenuhi syarat sah perjanjian dan memahami isinya dengan baik. Secara represif, tertanggung dapat:
1. Mengajukan komplain ke perusahaan asuransi;
2. Melapor ke OJK;
3. Mengajukan sengketa ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI); atau
4. Menggugat secara perdata ke pengadilan atas dasar wanprestasi (Pasal 1267 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).
Tertanggung juga harus memperhatikan masa daluwarsa klaim yang diatur dalam Pasal 268 KUHD, yakni lima tahun sejak peristiwa yang menimbulkan klaim.
Pembatalan polis secara sepihak setelah kejadian kebakaran di Los Angeles melanggar prinsip dasar perlindungan konsumen dalam hukum asuransi, baik di California maupun Indonesia. Implikasi hukumnya merugikan tertanggung yang telah memenuhi kewajibannya. Regulasi di kedua yurisdiksi menekankan pentingnya pemberitahuan, alasan sah, dan kesepakatan dalam setiap pembatalan polis. Baik CIC maupun UU Perasuransian Indonesia melarang pembatalan sepihak yang dilakukan secara sewenang-wenang. Tertanggung di kedua wilayah memiliki jalur hukum untuk menuntut haknya—baik melalui lembaga pengawas seperti CDI dan OJK, mekanisme mediasi, maupun gugatan perdata. Kasus ini menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum terhadap pemegang polis, terutama dalam menghadapi krisis dan bencana alam.